iden

Opini
Typography

OPINI,DELIKPOS.CO.ID - Pasca rezim reformasi digulirkan sejak tahun 1998, republik ini kontan selalu disibukkan oleh beragam pemilihan pemimpin bangsa secara langsung. Selain daripada pemilihan umum untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD dalam agenda 5 tahunan.

Negeri ini pun berulangkali juga melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah digelar hingga mencapai ratusan kursi empuk untuk mengisi kepala daerah untuk jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota.

 

Melihat kenyataan tersebut, maka sudah sangat wajar apabila jabatan-jabatan empuk tersebut telah menjadi ajang rebutan antar sesama polititus. Beragam latar belakang profesi mulai dari penguasa, birokrat, petinggi polisi/militer, hingga masyarakat awam sekalipun telah menjadi hiasan panggung politik.

 

Terlebih lagi, untuk dapat menduduki posisi penting sebagai pemimpin bangsa, seorang calon tidak perlu harus berbekal pendidikan tinggi serta kemampuan yang mumpuni, melainkan yang terpenting haruslah menyiapkan dana besar.

 

'Gila Jabatan'

Sesuatu hal yang sangat menarik untuk dicermati dan tidak dapat ditutupi, bahwa bangsa kita telah mengidap sakit “gila jabatan”. Hal ini bukanlah tanpa sebab, mengingat begitu mudahnya untuk dapat meraih suatu jabatan tertentu. Bahkan, seorang pejabat yang telah meraih kursi kepemimpinan di suatu daerah pun, masih tetap saja ingin meraih kursi empuk di tempat yang lebih tinggi posisinya.

 

Hal tersebut tentu telah menjadi rahasia umum di republik ini, seorang yang telah mengeluarkan biaya mahal untuk menjabat sebagai Bupati/Walikota, masih ingin mencalonkan diri untuk dapat pula menduduki kusi sebagai Gubernur. Selanjutnya juga terjadi dengan perebutan kursi-kursi empuk lainnya, seorang yang masih menjabat sebagai anggota DPR, masih ingin mencalonkan diri dalam menduduki kursi sebagai Gubernur.

 

Begitu pula sebaliknya, seorang calon-calon Gubernur yang kalah bertarung dalam kancah pemilukada, juga masih ingin “beradu nasib” dengan mencoba mencalonkan diri di kursi-

kursi empuk lainnya, seperti kursi wakil rakyat. Inilah yang melekatkan bangsa kita sebagai bangsa yang gila jabatan. Ironisnya, proses pencalonan untuk menduduki kursi yang lebih tinggi pun seakan telah menjadi ajang “iseng-iseng berhadiah”.

 

Peristiwa perjalanan karir politik Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi tentu saja sebagai salah satu hal yang sangat menarik untuk dilihat. Seorang Jokowi yang dahulu menjabat sebagai Walikota Solo untuk periode yang kedua kalinya dan masih tersisa masa jabatannya, masih ingin untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

 

Jokowi yang mencalonkan diri untuk menjadi orang nomor satu di Ibu Kota berdalih ingin menyelesaikan beberapa permasalahan DKI Jakarta yang semakin parah seperti banjir dan kemacetan.

 

Kemudian, setelah Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui proses pemilihan dua putaran, Jokowi berkomitmen ingin fokus menyelesaikan masalah DKI Jakarta dan tidak ingin diganggu dengan Pemilu 2014. Ibatat pepatah bahwa lidah tak bertulang, Jokowi yang berulangkali membantah pertanyaan media untuk ikut sebagai Calon Presiden (Capres) 2014, seakan menjilat ludahnya sendiri.

 

Jokowi melalui mandat dari ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, akhirnya bersedia untuk dapat mencalonkan sebagai orang nomor satu di negeri ini. Padahal, Jokowi yang masih menjabat gubernur tidak kurang 2 tahun. Memang Jokowi sebelumnya membatah untuk ikut bursa sebagai Capres 2014 dan lebih setia sebagai Gubernur DKI

 

Jakarta hingga masa periodenya habis, akan tetapi publik telah mencap Jokowi sebagai orang yang gila jabatan. Pandangan yang demikian memang lebih menguatkan Jokowi sebagai orang yang gila jabatan, bukan sebagai orang yang ingin semata-mata menyelesaikan permasalahan suatu kota sebagaimana komitmen awalnya dalam mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

 

Kejadian yang dialami Jokowi adalah segelintir pejabat yang doyan gila jabatan dan tentu masih banyak lagi yang dialami oleh para calon-calon pemimpin dan pejabat-pejabat negara lainnya di republik ini. Hampir sebagian besar nama-nama yang dahulu kalah bersaing untuk menjadi calon pejabat daerah, entah itu Gubernur maupun Walikota disuatu daerah, kini pun masih ingin kembali untuk unjuk kekuatan dan beradu nasib agar dapat menjadi wakil rakyat.

 

'Pejabat Gila'

Berbeda halnya dengan gila jabatan yang masih ingin selalu bermimpi dalam menduduki posisi lebih tinggi kursi empuk, meskipun telah menjabat di kursi empuk pula.

 

Seorang calon yang tidak terpilih maupun yang kelak terpilih menjadi pejabat yang lebih tinggi tentu akan menjadi “pejabat gila”. Pejabat gila bukan diartikan secara psikologis sebagai orang yang tidak waras atau sinting. Melainkan lebih dari itu, bahwa pejabat gila dapat lebih meringas dibandingkan dengan orang yang tidak waras sekalipun.

 

Apabila orang gila (baca: tidak waras) tidak mengganggu secara sistem terhadap orang-orang lain disekitarnya, tetapi pejabat gila justru dapat mengganggu orang lain, bahkan dalam skala kelompok besar lainnya. Pejabat gila yang dimaksudkan tersebut adalah pejabat yang gila untuk berpikir mengembalikan harta-hartanya yang habis sewaktu proses pemilihannya dahulu. Hal ini karena telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat, bahwa untuk mencalonkan diri saja sudah mengeluarkan ongkos biaya politik yang sangat tinggi. Maka, berbagai cara-cara gila pun dilakukan oleh pejabat gila tersebut untuk dapat membalikkan uang ketika proses pencalonannya.

 

Tidak ketinggalan pula, pejabat gila juga disibukkan dengan gila berbagai proyek-proyek siluman yang hanya menguntungkan diri sendiri dan membuat hidup orang lain menjadi melarat. Entah berapa banyak pejabat gila yang telah berlomba-lomba untuk “memainkan” proyek-proyek siluman dan tidak tau arahnya.

 

Pejabat-pejabat gila yang demikian tentu banyak terdapat di negeri ini dan hingga kini pun masih banyak bergentayangan. Meskipun pejabat gila telah dijebloskan ke hotel prodeo, tetapi sebagian lagi pejabat gila yang masih bergentayangan tersebut justru berupaya untuk kembali menambah kegilaannya dengan merampok harta-harta rakyat.

 

Apakah pada pemilu 9 April 2014 mendatang, republik ini akan semakin menumbuh-suburkan pejabat-pejabat gila? Tidak hanya pejabat gila yang dikonotasikan sebagai gila harta dan gila proyek saja yang akan kembali menggerilya, tetapi juga calon pejabat yang tidak terpilih pun akan menjadi gila beneran. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mempunyai data, bahwa berdasarkan data Pemilu 2009 lalu, ada sekitar 7376 caleg gagal yang gila. Alasannya keinginan mereka untuk menampung suara rakyat gagal.

 

Melihat kenyataan yang sedemikian, maka sudah sangat menyedihkan bangsa kita yang hingga kini diselimuti oleh orang yang “gila jabatan” dan kedepannya akan menjadi “pejabat gila”, serta dikhawatirkan pula calon-calon yang gagal bakal menjadi “gila beneran”. Andryan

 

Mahasiswa Magister Hukum USU

Alumnus FH.UMSU

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER