iden
Get Adobe Flash player

Jejak Kasus
Typography

Direktur Utama PT Pembangunan Kota Batam, Hari Basuki (foto:dok) 

DELIK POS ● BATAM - PT Pembangunan Kota Batam yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Pemko Batam Kepulauan Riau seyogyanya mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi, namun sejak dipimpin oleh direktur utamanya, Hari Basuki pada 3 Desember 2002 silam dan selama kurun waktu tiga tahun ini ternyata tetap mengalami kerugian.

Berdasarkan temuan puldata dan pulbaket (pengumpulan data dan eksplanasi-red) Ketua LSM Barelang, Yusril Koto dan mengacu pada kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Menurut Yusril hal ini cukup berlatar, mengingat Perda Kota Batam nomor 1 tahun 2002 terkait pasal 26 (2) BUMD, termaktub "BUMD yang terus menerus merugi selama 3 (tiga) tahun harus melakukan restrukturisasi, penggabungan atau dibubarkan".

“Berdasarkan referensi tersebut, Hari Basuki mesti dicopot,” tegas Yusril.

Karena kondisi pengelolaan PT Pembangunan Kota Batam terus merugi, Yusril mengatakan patut untuk dipertanyakan dan mengapa Walikota Batam begitu kukuh mempertahankannya. Disamping desakan pencopotan Hari Basuki juga diminta segera peran fungsionaris yurisdiksi untuk menyelisik kasus ini, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum.

"Seperti diketahui anggaran BUMD itu berasal dari uang negara, selama ini pengelolaannya carut-marut dan tidak jelas," kata dia.

Hari Basuki beberapa waktu lalu diangkat sebagai direktur utama berdasarkan keputusan nomor: KPTS. 352/HK/XII/2002 yang ditandatangani oleh Nyat Kadir sebagai Walikota saat itu dengan komisaris utama R Mambang Mit dan Buralimar anggota komisaris.

Selanjutnya pada 2003 Pemko Batam mengkucurkan anggaran modal kepada PT Pembangunan Kota Batam sebesar Rp2 miliar, tercatat sebagai investasi jangka panjang pada neraca laporan keuangan. Namun, sebagiamana diketahui hingga dini tidak ada laporan besarnya bagian laba atas penyertaan aset tersebut. 

Berdasarkan rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi I DPRD Batam, Rabu (16/11/2011) lalu, dengan mengundang manajemen PT Pembangunan Kota Batam. Terkuak, bahwa perusahaan tersebut telah mengalami kerugian hingga Rp2,2 miliar saat perusahaan tersebut menjual sembako.

Mengalami kerugian, PT Pembangunan Kota Batam yang diduga melakukan praktik "Patgulipat" (perkeliruan dan bermain curang) itu, bergulir usaha dibidang Oil Tank Cleaning dan disinyalir usaha yang berlokasi di area pergudangan Pertamina Kabil tersebut sempat ditutup karena dinyatakan ilegal.

Perusahaan yang dipimpin oleh Hari Basuki tersebut secara obyektif dinilai seperti anekdot yang dijadikan “sapi perah”. Kejanggalannya, Yusril melanjutkan, sudah empat kali periode pergantian para senator DPRD Batam yang sepatutnya turut mengawasi dan mempertanyakan pengelolaan keuangan perusahaan, "Ternyata hanya mampu menatap dan sebatas rapat dengar pendapat, tidak ada sikap upaya berbuat untuk menyelamatkan aset daerah," tandasnya. ● Tanjung  

 

 

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER