iden
Get Adobe Flash player

Korupsi
Typography

Sidang terdakwa korupsi proyek kebun raya batam (KRB). (fofo: hk)

DELIKPOS.ID • TANJUNGPINANG - Tiga terdakwa dugaan korupsi proyek Kebun Raya Batam (KRB) senilai Rp6,8 miliar dari total anggaran Rp21,8 miliar tahun 2014 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Kamis (20/8).

Dalam perkara ini telah melibatkan M Zaini Yahya, manajer proyek sekaligus Subkon PT Arah Pemalang, Yusirwan, Direktur Utama PT Asvri Putra Rora dan Ir One Indirasari, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani proyek tersebut.

Jalannya sidang masing-masing perkara terdakwa ini dilakukan secara terpisah dalam ruangan sidang dan menjelis hakim yang sama, dipimpin Dame Parulian SH MH didampingi Johni Gultom SH MH.

Agenda sidang perdana kasus ini untuk mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Firdaus SH dari pihak Kejari Batam.

Dalam sidang terungkap, perencanaan pembangunan Kebun Raya ini sedianya terletak di atas tanah seluas sekitar 86 hektare (Ha) dan sudah dikerjakan sejak Juli 2014 lalu.

Namun dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut, diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Hal itu didapati adanya dugaan penggelembungan harga atau mark-up dan pencurian spesifikasi atau memanipulasi bestek dari kontrak kerja yang sebenarnya.

Sementara berdasarkan fasilitas yang akan dibangun tersebut meliputi gerbang utama, jalan, pedestrian, taman, gedung pengelola, rumah kaca, serta sarana dan prasarana lainnya.

Pembangunan KRB tersebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang lebih layak huni dan berkelanjutan.

Selain juga akan membentuk ruang kota yang harmonis dan mengindahkan kota, Kebun Raya Batam ini menempati lahan seluas 85,667 hektare di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, tepatnya di tepi Jalan Hang Lekiu Km 4, Nongsa atau sekitar 10 kilometer dari Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Demikian rilis Haluan Kepri.

Dugaan manipulasi spesifikasi tersebut di antaranya meliputi volume pengerjaan tanah yang tidak sesuai kontrak, pekerjaan pematangan tanah, pedestarian serta jalan.

Kendati masih 86 persen progress yang baru selesai dilaksanakan, namun pencairan dana proyek telah dilakukan 100 persen.

"Hal itu terlihat dari perbedaan progress pencairan dengan progress opname di lapangan," kata JPU.

Perbuatan terdakwa tersebut juga dinialai oleh JPU, telah menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain, sehingga negara telah dirugikan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 juncto Pasal 3 juncto Pasal 9 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER