iden

Regional
Typography

Pemerintah Kabupaten Karimun dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) Tim Pengawalan Pengamanan, Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D), Jumat (15/4) beberapa waktu lalu. Nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq, dan Kepala Kejaksaan Negeri Rudi Margono. (Foto: Batam Pos).

DELIK POS ● KARIMUN - DPRD Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, akan memanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk membahas permasalahan tugas, pokok dan fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Pihak  dari kejaksaan bersama Bupati Karimun akan kita panggil pada pekan depan untuk membahas tupoksi TP4D. Jadi, rekan-rekan kontraktor kami harap bersabar, kerjakan dulu proyek-proyek seperti biasa," kata Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis dalam rapat dengar pendapat bersama sejumlah kontraktor di Gedung DPRD Karimun, Senin.

Rapat dengar pendapat tersebut membahas tupoksi kejaksaan sebagai TP4D yang menurut kalangan kontraktor terlalu jauh mencampuri persoalan teknis proyek.

Menurut Bakti Lubis, seperti diberitakan Antara, keberadaan TP4D merupakan implementasi dari nota kesepahaman atau MoU antara Pemkab Karimun dengan Kejari Tanjung Balai Karimun, yang memiliki tupoksi mengawasi dan mengamankan proyek-proyek pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah.

"MoU tentang TP4D itu sah-sah saja dilakukan antara pihak yudikatif dengan eksekutif. Hanya saja, kami tidak diberitahukan dan tidak diundang dalam perjanjian atau MoU itu, padahal inikan menyangkut anggaran dalam APBD," katanya.

Untuk itu, kata dia lagi, DPRD secara kelembagaan akan mengundang kejaksaan sebagai pihak yang termasuk dalam TP4D untuk mempertanyakan dasar hukum tentang tupoksi TP4D dalam mengawasi proyek-proyek yang didanai dengan APBD.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Karimun Zainuddin Ahmad mempertanyakan kewenangan TP4D yang dipimpin Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Zainuddin yang biasa dipanggil Kepdin mengatakan, sah-sah TP4D mengawasi proyek-proyek yang dikerjakan kontraktor untuk mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.

"Tapi apa persoalan teknis proyek harus diawasi juga. Apa diawasi proyek-proyek dengan Penunjukan Langsung (PL), sampai-sampai mau beli barang pun, kontraktor harus diawasi?" kata dia yang juga menyayangkan tidak satupun perwakilan dari kejaksaan maupun pemerintah daerah yang hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Pelangi Nusantara Abdul Rachman, menilai TP4D terlalu jauh mencampuri persoalan teknis proyek yang didanai APBD.

"Kami mendapat laporan adanya sejumlah kontraktor yang merasa terganggu dengan kehadiran TP4D. Mereka terlalu jauh mencampuri urusan teknis pekerjaan. Kami juga mempertanyakan adanya honor untuk TP4D yang dialokasikan melalui APBD," katanya.

Menurut Abdul Rachman, TP4D merupakan bentukan Kejaksaan Agung yang bertugas mengawasi dan mengamankan proyek-proyek strategis yang didanai APBN, dan mendapat honor dari Kejagung.

Dia meminta DPRD Karimun melakukan "pressure" atau tekanan kepada pihak kejaksaan agar kembali kepada tupoksinya sebagai pendamping atau penasihat hukum negara.

"Dengan adanya campur tangan masalah teknis proyek, jelas menimbulkan kerancuan tupoksi kejaksaan. Kalangan kontraktor menilaih kehadiran TP4D bukan mendukung pembangunan, tetapi justru menghambat kelancaran pekerjaan," tuturnya.

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER