iden
Get Adobe Flash player

Regional
Typography

DPRD Karimun 

DELIK POS ● KARIMUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun Provinsi Kepulauan Riau mengesahkan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 dalam rapat paripurna, Selasa (16/8).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Karimun Azmi dan dihadiri Bupati Aunur Rafiq dan Wakil Anwar Hasyim itu, mengesahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Penggunaan (LKPj) APBD Karimun 2015. Seluruh fraksi menyetujui pengesahan LPP APBD 2015 sebagaimana disampaikan Bupati Aunur Rafiq dalam rapat paripurna sebelumnya.  

Sebelum pengesahan LPP APBD Karimun 2015 menjadi perda, Bupati Karimun Aunur Rafiq berkesempatan untuk memberikan jawaban atas Laporan Pansus LPP APBD 2015 dan pandangan fraksi-fraksi sebagaimana telah disampaikan dalam rapat paripurna Senin (15/8) kemarin.

Aunur Rafiq menegaskan berkomitmenn untuk memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk dengan mengoptimalkan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Badan Usaha Pelabuhan (PT Karya Karimun Mandiri), Perusda dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun.

Selain itu, bupati juga mengatakan telah berkoordinasi dan mengkonfirmasikan kepada Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera mencairkan dana tranfer baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Terkait penyusunan anggaran yang sebelumnya berdasarkan asas kebutuhan, bupati mengatakan, dalam penganggaran tahun mendatang akan mengacu pada kemampuan pendapatan daerah dengan cara optimalisasi kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang selama ini merupakan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah," kata Aunur Rafiq.

Mengenai optimalisasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang perdanya baru saja disahkan DPRD Karimun, menurut dia, akan dilakukan dengan maksimal, dan merumuskan kebijakan-kebijakan mampu menggali sumber PAD yang baru, dalam hal ini menggali kekayaan alam daerah.

Tidak tercapainya target pendapatan yang ditetapkan, tutur dia, disebabkan beberapa faktor, antara lain turunnya realisasi dana bagi hasil pajak bumi banguan (PBB), sebagai dampak dari penghapusan PBB-PPP perkebunan, pertambangan dan perhutanan oleh pemerintag pusat, per 1 Januari 2015.

Penurunan pendapatan, lanjut dia, juga diakibatkan tidak tercapainya target pendapatan dari pajak penghasilan orang pribadi, sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang berpengaruh pula pada tidak stabilnya hanya semua kebutuhan bahan pokok.

Selain itu, menurut rilis Jurnal, Dana Bagi Hasil (DBH) dari tambang maupun perikanan yang menurun ekspor di Provinsi Kepri. Yang berdampak, penyaluran DBH ke kabupaten/kota berkurang.

Dan paling banyak, penerimaan dari DBH pertambangan minyak bumi yang berkurang akibat penurunan proyeksi listing migas dari Rp 900 ribu barel menjadi Rp849 ribu barel per hari.

Begitu juga DBH pertambangan gas bumi terjadi penurunan proyeksi listing migas dari Rp1248 barel per hari menjadi Rp1177 barel per hari. Dan dana cabangan juga terjadi penurunan di tahun yang sama.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus LPP-APBD 2015 Nyimas Noviujiani mengkritisi keterlambatan sekitar sebulan, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dari pihak esekutif.

Dari 8 fraksi di DPRD Karimun, rata-rata mengkritisi target pendapatan daerah yang tidak tercapai. Dan meminta agar, menggali pendapatan daerah disektor lainnya yang saat ini masih belum di lakukan.

Sedangkan, penyerapan APBD 2015 lalu, dari Rp1,127 trilium lebih yang terealisasi atau dibelanjakan mencapai 84 persen.

Namun, di sisi lain realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi peningkatan dibandingkan dari tahun sebelum yaitu Rp311,9 Miliar lebih  menjadi Rp360,6 Miliar.

"Kabupaten Karimun sudah empat kali masuk dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, kinerja SKPD saat ini tidak maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah," katanya.

Serta, paling penting harus melakukan efesiensi dalam penggunaan anggaran belanja aparatur negara dan biaya rutin. Sehingga biaya publik lebih banyak, terutama di sektor pembangunan infrastruktur yang pada tahun lalu sangat minim. Ditambah, tahun 2016 ini kembali terjadi,' katanya lagi.

Usai penyampaian pandangan oleh Wakil Bupati Karimun, H Anwar Hasyim dilanjutkan dengan pengesahan dan sekaligus penyerahan Perda LKPJ Bupati 2015 dari pimpinan DPRD Karimun Azmi dan Bakti Lubis kepada Wakil Bupati Karimun.

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER