iden
Get Adobe Flash player

Regional
Typography

Terkait dana kegiatan pendalaman alur PT Grace Rice Marine (GRM) dengan kelompok nelayan Meral dan DPRD Karimun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (17/7). (haluankepri.com)

KARIMUN ● Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dana dari kegiatan pendalaman alur PT Grace Rice Marine (GRM) dengan kelompok nelayan Meral dan DPRD Karimun, Senin (17/7), kembali berakhir buntu.

PT Grace Rice Marine terkesan lepas tangan dan tidak bertanggung jawab terhadap kasus dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh koordinator nelayan. Kasus ini pun sempat ke Polsek Meral. 

Eddy C Lumawe, perwakilan PT GRM tidak bisa memberikan jawaban pasti terkait permintaan nelayan untuk penyelesaian kasus tersebut. Batas waktu yang diberikan Dewan sampai akhir Juli 2017 agar hal ini bisa diselesaikan, pun tak bisa dijawab pasti oleh Eddy. 

Eddy beralasan, selaku pihak yang ditunjuk oleh manajemen PT GRM, dia tidak bisa dijamin dan putus permintaan dan keinginan nelayan dan anggota Dewan.

"Mohon maaf saya sudah mengikuti beberapa poin penting dari pihak nelayan, pihak kepolisian dan permintaan dari pimpinan DPRD Karimun, dan ini nanti akan saya bawa ke pimpinan PT GRM. Apa hasilnya nanti akan saya kabari. Kami menganggap pertanyaan kasus dugaan penggelapan dana oleh koordinator adalah sebuah 'insiden' dan kecelakaan. Yang jelas perusahaan dengan niat baik telah dikeluarkan dana sebagaimana teknis penyaluran. Kami sudah kroscek terlebih dahulu data nelayan sebelum dana kami Salurkan lewat notaris, "urai Eddy.

Bahkan dengan tegas Eddy beralasan dia tidak bisa mengambil suatu keputusan. Sebelumnya, seperti dikutip dari laman Haluan Kepri, Jamaluddin selaku koordinator perwakilan nelayan asal Kecamatan Meral mengatakan, pihak PT GRM semestinya meminta data dan pertanggungjawaban dari para koordinator nelayan, selanjutnya kembali menggelar pertemuan dengan semua pihak, seperti wakil nelayan, pemerintah, DPRD Karimun dan aparat kepolisian. "Kita minta PT GRM melakukan itu, tapi kok malah berkila dan tidak mau menyelesaikan, kan aneh. Yang punya uang kan PT GRM, terus saja uangnya sudah ke koordinator nelayan dan timbul masalah, PT GRM hanya bisa diam saja, ada apa ini?".

Jamaluddin minta Komisi II DPRD Karimun tegas menyikapi sikap PT GRM yang terkesan tak mau menyelesaikan kisruh ini. 

"Jika tidak ada juga tanggapan setelah lima kali RDP, maka kami meminta DPRD Karimun mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Karimun untuk menyusun ulang keberadaaan PT GRM di Karimun. Jangan sampai nanti masyarakat nelayan bertindak sendiri. Kami tidak mendukung kami. Kampung kita ini, "kata Jamaluddin. 

Ketua Komisi II DPRD Karimun, Yusuf Sirat yang sedang RDP dengan tegas kepada PT GRM untuk menindaklanjuti ini. Ia memberi waktu sampai akhir bulan Juli ini.

"Karena masalah ini teknisnya sudah jelas, kami minta sesuai dengan kesepakatan dalam RDP ini bersama PT GRM mesti menyelesaikan pasal ini sampai akhir bulan Juli ini," katanya sambil mengetuk palu tanda rapat ditutup. 

Berproses

Sementara laporan para nelayan terkait dugaan penggelapan yang sudah masuk ke Mapolsek Meral, dijelaskan Kapolsek Meral AKP Syaiful Badawi sampai saat ini kasusnya masih berjalan dan tidak dihentikan 

"Sampai saat ini sudah ada yang diperiksa dan sampai detik ini kita masih mengumpulkan bukti, jadi bukan tidak akan , "Tegas AKP Syaiful. AKP Syaiful juga dengan tegas kepada pihak-pihak untuk tidak memanfaatkan kasus ini untuk mengambil keuntungan.

"Kami ada data gambar, pada kami tidak ingin mengungkap aib seseorang, tapi kalau kita ganti dengan buruk maka kami akan buka aib itu. Kami masih berprinsip kalau kita menutup aib orang lain, maka aib kita akan ditutupi," ujarnya. 

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER