iden

Regional
Typography

Kantor DPRD Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. (Delik POS). 

KARIMUN ● Fraksi-fraksi di DPRD Karimun, Kepulauan Riau, meminta pemerintah daerah setempat menyelesaikan seluruh proyek pembangunan fisik maupun nonfisik sebelum pengesahan APBD Perubahan 2017.

"Kami dari Fraksi Partai Golkar meminta seluruh kegiatan yang dianggarkan dalam APBD murni sudah selesai, dengan penyerapan 100 persen, dan tidak ada lagi yang belum dikerjakan setelah APBD Perubahan disahkan," kata juru bicara Fraksi Partai Golkar Rohani di Gedung DPRD Karimun, Senin.

Rohani dalam rapat paripurna dengan agenda pidato pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2017 itu mengatakan, Partai Golkar mengapresiasi pemerintah daerah yang telah melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Namun demikian, Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada organisasi perangkat daerah agar melakukan perencanaan dengan matang dalam mengerjakan sebuah kegiatan pembangunan.

"Sehingga tidak ada lagi proyek yang gagal atau terlambat dikerjakan, sementara sudah ada anggarannya dalam APBD," kata dia.

Juru Bicara Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Ady Hermawan juga meminta kepada bupati selaku kepala daerah, agar mengingatkan para pembantunya, dalam hal para pimpinan OPD, agar menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan.

"Kami mengapresiasi pemerintah daerah, bahwa sebagian besar pekerjaan dan kegiatan pembangunan sudah selesai. Ini harus ditingkatkan sehingga tidak ada lagi proyek yang ditunda pengerjaannya," kata dia.

Ady Hermawan juga mempertanyakan mengenai adanya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang jumlahnya cukup besar, mencapai seratusan miliar. Sementara, dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah menyatakan terjadi defisit dalam neraca APBD.

"Ini menunjukkan masih ada anggaran yang belum terserap sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah harus mengevaluasi kenapa terdapat silpa yang sedemikian besar, seharusnya silpa tidak terjadi ketika anggaran mengalami defisit," kata dia.

Selain itu, seperti dikutip dari Antara News, silpa yang muncul terkesan bahwa setiap OPD hanya memenuhi kewajiban permasalahan anggaran, tetapi tidak siap dalam penyerapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera M Taufik, dalam pandangan umum fraksi itu juga meminta kepada pemerintah daerah agar meningkatkan serapan anggaran, dengan tetap fokus pada prioritas pembangunan.

Fraksi PKS juga kepada pemerintah daerah agar konsisten dalam penyusunan anggaran.

"Anggaran yang disusun dalam APBD Perubahan harus sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati sebelumnya," kata dia.

Sementara itu, Fraksi Fraksi PDIP Plus dan Fraksi Amanat Pembangunan juga menyampaikan hal yang sama, terkait penyerapan anggaran, dan pemerintah daerah agar fokus pada visi dan misi pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun RPJMD 2016-2021.

"Penganggaran harus tetap fokus pada visi dan misi, salah satunya pembangunan sektor kemaritiman," kata Juru Bicara Fraksi PDIP Plus Sulfanow Putra.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengapresiasi masukan dan kritikan dari fraksi-fraksi.

Aunur Rafiq mengatakan, kegiatan pembangunan sebagian besar sudah selesai sesuai perencanaan, dan tetap mengacu pada program prioritas sesuai dengan visi dan misinya sebagai kepala daerah.

Rapat paripurna tersebut ditutup dengan penyampaian naskah Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Karimun tahun anggaran 2017, dari Bupati Karimun Aunur Rafiq kepada Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis dan Wakil Ketua Azmi. Turut mendampingi bupati, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim. 

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER