iden
Get Adobe Flash player

Regional
Typography

Ilustrasi 

DELIK POS • KARIMUN - Diperkirakan sekitar 60 Kepala Sekolah di Kabupaten Karimun dimutasi secara keseluruhan setelah dilaksanakannya Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat 9 Mei 2016 mendatang.

Kewenangan Bupati melaksanakan mutasi dijamin oleh Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003, sehingga segala bentuk mutasi dilakukan dalam satuan kerja adalah sah, demikian pula mutasi Kepala Sekolah. 

Mutasi Kepala Sekolah identik sebagai upaya penyegaran lembaga sekolah, serta membuka peluang pengembangan karir bagi guru-guru baru. Realitanya tentu sangat tidak diharapkan proses mutasi Kepala Sekolah mengedepankan latar belakang hubungan kekerabatan, maka demikian melanggar aturan.

Konsolidasi penyegaran Kepala Sekolah, menurut Bupati Karimun Aunur Rafiq, perlu dilakukan. Setelah Ujian Nasional (UN), sekitar 60 Kepala Sekolah di mutasi.

"Jika Kepala Sekolah dimutasi sebelum ujian dilaksanakan maka akan menghambat dalam pengurusan administrasi siwa, seperti penandatanganan Ijazah," ucap dia di Tanjung Balai Karimun, Jum'at (6/5/2016).

Dia menjelaskan, Kepala Sekolah kapan saja bisa dilaksanakan, karena Kepala Sekolah bukan jabatan struktural tetapi jabatan fungsional, untuk jabatan struktural belum dilakukan.

"Jabatan Kepala Sekolah sebagai pejabat fungsional merupakan jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dalam menjalankan tugas pokok fungsi tidak bisa terlepas dari keberadaan organisasi tersebut. Demikian pula jabatan struktural, secara jelas terdapat pada struktur organisasi," ulas Rafiq. [br]

 

 

 

   

 

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER