iden
Get Adobe Flash player

Regional
Typography

 DPRD Karimun

DELIK POS ● KARIMUN - DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, mulai menyusun Peraturan Daerah tentang Pendidikan yang termasuk dalam Program Legislasi Daerah 2016.

"Rancangan Perda Pendidikan merupakan ranperda inisiatif dari Komisi I. Mekanisme pengajuan ranperda inisiatif ini sudah kita lalui, dan telah dilengkapi naskah akademis dari Universitas Islam Negeri Pekanbaru, Riau," kata Ketua Komisi I DPRD Karimun M Taufik dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Senin.

Taufik memaparkan, Perda Pendidikan sangat dibutuhkan dalam kaitan letak dan kondisi geografis Karimun yang terdiri dari pulau-pulau termasuk yang terpencil sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pemerataan pendidikan mulai dari perdesaan sampai perkotaan tanpa terkecuali.

"Dialog dan diskusi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan sangat diharapkan dalam penyempurnaan isi ranperda ini," ucapnya.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, sasaran yang ingin dicapai dengan perda tersebut. Pertama, memberikan acuan kepada lembaga pendidikan formal maupun nonformal dalam menata dan melaksanakan program pendidikan.

Kedua, membuat strukturisasi pendidikan yang jelas, mulai dari tenaga pengajar, kurikulum, peserta didik, sampai ruangan belajar.

Ketiga, pemerataan pendidikan sampai daerah terpencil, serta jaminan pendidikan kepada siswa yang berpresrasi, dan keempat, menciptakan sumber daya manusia Karimun yang berdaya saing, terutama dalam menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Perda ini diharapkan dapat menjadikan Karimun sebagai daerah percontohan dalam pengelolaan pendidikan di Provinsi Kepri," kata Taufik dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis.

Sementara itu, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim dalam rapat paripurna tersebut mengatakan, pemerintah daerah sangat merespons positif penyusunan Perda Pendidikan.

Anwar Hasyim mengatakan, perda tersebut akan menjadi acuan dalam peningkatan mutu pendidikan Karimun, serta menjadi landasan dalam mewujudkan pendidikan secara merata.

Dia mengakui pendidikan melalui sekolah formal belum merata terutam di daerah terpencil, seperti di Kecamatan Buru, Durai atau Kecamatan Belat.

"Dengan adanya perda ini, tentu akan mendorong upaya kami untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, terutama penempatan tenaga pengajar secara merata hingga daerah terpencil," ucapnya.

Mantan Sekda dan anggota DPRD Karimun itu mengatakan, Perda Pendidikan juga menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, apalagi Karimun merupakan daerah yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.    

"Penyusunan acuan dan kerangka pendidikan akan lebih fokus dengan adanya perda ini," kata dia. Demikian dilansir Antara.

Pada kesempatan sama Wakil Ketua II DPRD Karimun Bakti Lubis mengatakan, draft Perda Pendidikan yang disampaikan Komisi I tersebut akan dibahas melalui panitia khusus yang segera dibentuk.

"Karena sudah masuk dalam Prolegda 2016, maka penyusuan Perda Pendidikan menjadi prioritas bagi dewan untuk segera disahkan," kata dia.

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER