iden

Regional
Typography

 
Pelabuhan Malarko, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. (tanjungpinangpos.co.id)

DELIK POS ● KARIMUN - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Ariyandi mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek Pelabuhan Peti Kemas Malarko sekitar Rp300 miliar.

"Itu perkiraan kami, tapi penganggarannya dari pusat. Proyek itu memang proyek pusat melalui Kementerian Perhubungan," kata dia di Tanjung Balai Karimun, Kamis (19/5).

Anggaran sebanyak itu, menurut Ariyandi, dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan dermaga atau sisi laut, dan sarana prasarana bongkar muat lainnya.

Proyek Malarko, menurut dia, telah dikerjakan dalam tiga tahun anggaran, namun pada 2015 tidak dilanjutkan meski anggarannya sudah dialokasikan Kementerian Perhubungan sekitar Rp95 miliar.

"Tahun lalu tidak dikerjakan karena pihak KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) tidak bersedia melanjutkannya. KSOP khawatir terjadi masalah jika dilanjutkan," kata dia.

Dia mengatakan, tahun ini Kemenhub kembali menganggarkan sebesar Rp95 miliar untuk Proyek Pelabuhan Malarko yang terletak di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing dan berhadapan dengan perairan perbatasan, Selat Malaka.

Dia mengharapkan KSOP bersedia melanjutkan proyek tersebut karena anggarannya sudah dialokasikan Kemenhub.

"Kalau memang pengerjaan sebelumnya bermasalah, tentu akan diaudit oleh BPK. Jadi, tidak menghambat penyelesaian proyek itu, Kemenhub kan atasan KSOP, jadi tidak ada alasan bagi KSOP untuk tidak meneruskannya," katanya, demikian delikpos.id kutip dari Antara.

Secara terpisah, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengharapkan, Proyek Pelabuhan Malarko dilanjutkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

"Proyek Malarko itu dibangun oleh pusat, dan kami berharap pusat meneruskannya. Kami ingin tidak ada multitafsir atau penafsiran macam-macam dengan tidak dilanjutkannya proyek itu," ucapnya.

Pemerintah daerah, menurut Aunur Rafiq, mendorong penuh penyelesaian Proyek Malarko karena sangat menunjang pengembangan investasi, terutama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang meliputi sebagian wilayah di Pulau Karimun Besar.

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER