iden
Get Adobe Flash player

Regional
Typography

Ilustrasi (Foto: Efrizal Tanjung) 

DELIK POS ● KARIMUN - Sertifikasi Pelatihan Operator Angkat Angkut dan Rigger yang dilaksanakan dalam kegiatan APBD pada 2014 dan 2016 oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, menurut observasi Front Aktivis Karimun (FAK) adanya proporsi nilai penggunaan anggaran.

"Pautan penggunaan dana anggaran dinilai sangat signifikan, dibandingkan perbedaan Disnaker dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Asobar (Asosiasi Alat Berat dan Rigger)," kata Hendry Munardi, Ketua Presedium Front Aktivis Karimun (FAK) di Tanjung Balai Karimun, Kamis (4/11/2016).

Melalui pelatihan ini, ia mengatakan, tentunya dapat menjadikan tenaga kerja lokal di Kabupaten Karimun lebih trampil dan produktif guna peningkatan skill dan kualitas kerja serta sumber daya mikro. Namun, pelatihan kerja yang bersumber dari dana APBD itu setelah dianalisa dinilai kurang cermat dan terjadi pemborosan mata anggaran di berbagai bidang.

"Jika hal ini terus terjadi tanpa adanya supervisi (kontrol), maka di kuatirkan target peningkatan pelatihan kerja dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan sertifikasi profesi tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan," jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Presedium Front Aktivis Karimun (FAK), Sudarto menguraikan alokasi penggunaan anggaran dengan rincian estimasi biaya menurut pengamatan adanya disparitas (perbedaan) anggaran.

"Kegiatan Sertifikasi Operator dan Rigger (APBD 2014), selisih nilai anggaran Rp100 juta dan Kegiatan Sertifikasi Alat Berat Angkat Angkut (APBD 2016), selisih nilai anggaran Rp280 juta serta Kegiatan Sertifikasi Rigger (APBD 2016) selisih nilai anggaran Rp190 juta," paparnya.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karimun, Ruffindy Alamsjah, Selasa (11/10/2016), sebelum pelaksanaan kegiatan APBD dan berdasarkan RKA (Rencana Kerja Anggaran) telah disetujui Bappeda berikut disahkan oleh DPRD Kabupaten Karimun.

"Penyusunan RKA akan berbeda dengan Asobar yang langsung merekrut anggotanya dan menyerahkan pelaksanaan kepada PJK3 (Perusahaan Jasa K3) selaku pelaksana sertifikasi yang telah mengantongi izin dari Kementrian Tenaga Kerja RI," kata dia. ● Tanjung

Apresiasikan Berita

Komentar

:
Google-adsense-logo-125.png

BULETIN POPULER